Jakarta, detik.com – DPR telah menerima surat presiden (surpres) beserta draf RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dari pemerintah. Draf ini akan lebih dahulu dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus). “Surpresnya sudah ada beserta drafnya. Nanti akan dibahas di rapat berikutnya,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).[…]

  Jakarta, detik.com -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pengampunan pajak atau tax amnesty juga berlaku bagi wajib pajak yang memiliki aset di dalam negeri, namun belum dilaporkan. Sebab, menurut Ketua umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, tax amnesty bukan semata-mata untuk menarik dana dari luar negeri (repatriasi), melainkan juga untuk memperluas data para wajib pajak. “Tax amnesty[…]

  Jakarta, detik.com -Pemerintah sudah berencana memberlakukan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang rancangan undang-undang (RUU) ini akan memasuki tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak suara yang kemudian menilai ketidakadilan akibat rencana tersebut. Karena bila diberi pengampunan, lalu bagaimana dengan wajib pajak yang selama ini telah menjalankan kewajibannya?[…]

  Jakarta, detik.com -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang bernilai Rp 2.095,7 triliun terpaksa harus direvisi. Seiring perubahan asumsi makro ekonomi, khususnya harga minyak dunia yang semakin rendah. Diperkirakan belanja negara harus dipangkas sebesar Rp 290 triliun, agar defisit anggaran tidak melebar terlalu jauh dari yang sudah ditetapkan. Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah[…]

  Jakarta, detik.com -Pemerintah sedang menyiapkan aturan pengampunan pajak atau tax amnesty dalam bentuk Undang-Undang yang akan dibahas di DPR. Kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana warga Indonesia, khususnya para pengusaha, yang selama ini diparkir di luar negeri. Menurut  Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), tax amnesty diperkirakan mampu menarik ratusan[…]

  Jakarta, detik.com -Pemerintah sudah mematangkan rencana mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Tarif tebusan yang dikenakan kepada wajib pajak atas kebijakan tersebut juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan. tarif yang berlaku nantinya dibedakan. Untuk WP yang melakukan repatriasi atau membawa modalnya ke dalam negeri maka dikenakan tarif 1-3%  terhadap[…]