Jakarta,detik.com -Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memberikan pengarahan di depan 1.100 petugas fungsional pemeriksa pajak. Poin penting yang disampaikan adalah, terkait kemungkinan batalnya penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini Rancangan Undang-Undangan (RUU) Tax Amnesty belum dibahas oleh pihak DPR. Rencananya, RUU ini baru akan dibahas April, usai reses DPR. Menurut Bambang, solusi[…]

  Jakarta, detik.com -Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam tren penguatan dalam beberapa waktu terakhir, pagi ini dolar AS sempat turun ke Rp 12.990. Penguatan rupiah masih bisa terus terjadi. Bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak disahkan DPR dan berlaku, rupiah bisa makin kuat. Alasannya, RUU ini akan mengundang[…]

  Palembang,detik.com -Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty kepada DPR, namun RUU ini baru dibahas pada usai reses atau April nanti. Seberapa penting RUU ini untuk anggaran negara? Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), bila RUU ini diloloskan oleh DPR, maka akan memberikan tambahan kepada penerimaan negara. Seperti diketahui, dalam RUU[…]

Jakarta, detik.com -Ketua DPR, Ade Komarudin, mengatakan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ditunda hingga bulan depan. Tetapi, penundaan itu dijamin tidak menganggu APBN-P 2016. “Itu di-pending (ditunda) dan rencana pending-nya itu sampai reses. Setelah reses yang akan datang, akan dibahas. Pasti dibahas,” kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016). DPR baru[…]

Jakarta, detik.com -Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menginginkan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugeastiadi menyukseskan rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tahun ini. Demikian diungkapkan Bambang dalam sambutannya saat melantik Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (1/3/2016) “Kalau pengampunan pajak bisa dilaksanakan, saya harapkan di DJP (Ditjen Pajak) suaranya satu,[…]

Jakarta -Pemerintah akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Juli mendatang. ini setelah mendapatkan laporan terkini hasil dari realisasi APBN pada semester I-2016 “Logikanya adalah bulan Juli karena kita harus menunggu dulu laporan semester I,” ungkap Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin[…]

Jakarta,detik.com – Anggota Komisi III dari Gerindra Desmond Mahesa mencurigai adanya barter antara RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto langsung menepis anggapan itu. “Kan kita gak boleh suudzon, namun dua undang-undang ini yang satu revisi UU KPK dan satu Tax Amnesty ini betul-betul mempunyai konten sulit, sehingga perlu pembahasan[…]

Jakarta, detik.com -Penundaan pemberlakuan pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai akan mengancam akselerasi pembangunan nasional, karena penerimaan pajak tidak bisa ditingkatkan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah, kepercayaan wajib pajak, dan ada penilaian negatif terhadap negara tax heaven yang terancam tersedot likuiditasnya bila Indonesia memberlakukan tax amnesty. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus[…]

    Jakarta, detik.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa, menyebut ada barter antara pemerintah dan DPR terkait pembahasan revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Namun juru bicara presiden, Johan Budi membantah tuduhan tersebut. “Tidak benar ada barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty. Tidak ada barter sama sekali,” kata Johan[…]

Jakarta, detik.com – Pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi UU KPK dan di saat bersamaan draf RUU Tax Amnesty masuk ke DPR. Gerindra mencurigai ada barter dan deal di proses tersebut. “Katanya ini (revisi UU KPK) barter juga dengan UU pengampunan pajak. Saya dengar surat pengampunan pajak sudah masuk supresnya, kalau supresnya sudah masuk berarti[…]